Tribunlampungco.id, Jakarta - Nikita Mirzani senang Indra Tarigan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Indra Tarigan bandingnya ditolak atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Nikita Mirzani.

Dalam kehidupan sehari-hari menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan sesuatu yang wajib dilakukan setiap warga negara, termasuk warga negara Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari dasar hidup manusia sebagai seorang makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga menghormati, menghargai, maupun menerima perbedaan satu sama lain ada hal hal wajib. Terlebih lagi di Indonesia, dimana memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang harus selalu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimana hubungan HAM dengan Pancasila juga erat kaitan sebagai salah satu dasar pelaksanaan di begitu dalam kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, terutama di Indonesia sendiri. Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM tersebut ada yang bersifat ringan dan juga ada yang bersifat pelanggaran berat. Dimana pelanggaran HAM berat biasanya akan di selesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam kesempatan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai contoh kasus PengadIlan HAM Ad Hoc di HAM Ad HocSebelum masuk pada penjelasan mengenai contoh kasus yang di selesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc, akan sedikit dibahas juga mengenai apa yang dimaksud degan Pengadilan HAM Ad Hoc dan mengapa kasus pelanggaran HAM berat harus di masukkan dalam Pengadilan HAM Ad HAM Ad Hoc secara umum dapat diartikan sebagai suatu pengadilan yang dibentuk untuk memproses berbagai macam kasus pelanggaran HAM yang bersifat pelanggaran berat dengan locus delici dan juga tempus delicti yang memiliki sifat terbatas. Jadi Pengadilan HAM Ad Hoc tidak digunakan untuk memproses pelanggaran HAM secara umum tetapi hanya untuk pelanggaran HAM yang dinilai sebagai pelanggaran berat. Pengadilan HAM Ad Hoc sendiri merupakan suatu lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan dalam memproses maupun menyelesaikan proses peradilan terhadap para pelanggar HAM berat, dimana Peradilan HAM Ad Hoc di Indonesia diberlakukan surut atau retroaktif sebelum diberlakukannya UU no. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan pelanggaran HAM berat diantaranya menyangkut tentang sifat perbuatannya, korban, dan juga dampak yang ditimbulkan terhadap sisi kemanusiaan. Sebagai contoh seperti kejahatan manusia yang dirumuskan atau crime against humanity, dimana kejahatan tersebut memang direncanakan dan sengaja dilakukan serangan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Jika Pengadilan HAM Ad Hoc seperti yang disampaikan sebelumnya memang bersifat retroaktif, maka setelah pembentukan Pengadilan HAM yang didasarkan pada pembentukan UU Tahun 2000, dimana sebagai salah satu instrumen HAM di Indonesia, bertugas mengatasi kasus pelanggaran HAM berat secara prospektif dan bukan secara retroaktif KasusSecara umum, salah satu tujuan dibentukannya Pengadilan HAM adalah untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Jika dilihat dari penjelasan diatas memang dapat disimpulkan bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc yang bersifat retroaktif berfungsi untuk proses pengadilan terhadap pelanggaran HAM kasusnya dapat dilihat dari faktor penentu seperti sifat perbuatan, korban, dan juga dampaknya bagi sisi kemanusiaan. Oleh sebab itu, di Indonesia sendiri ada beberapa kasus yang dianggap merupakan kasus pelanggaran HAM berat dan diproses melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Beberapa contoh kasus Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia diantaranya adalahKasus ABEPURAContoh kasus yang pertama adalah kasus ABEPURA, dimana kasus ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 2000. Kasus ini merupakan suatu kejadian dimana terjadi penyerangan massa di kantor Mapolsek Wilayah Abepura dan menewaskan beberapa anggota tersebut kemudian dibalas oleh pihak kepolisian yang melakukan pengejaran dan juga penahan terhadap beberapa oknum yang dianggap maupun diduga terlibat pada penyerangan massa di kantor Mapolsek Wilayah Abepura. Dan kasus ini sendiri kemudian berdampak pada adanya pelanggaran HAM berat karena penyerangan yang direncanakan dan juga dampak yang diberikan bagi sisi kemanusiaan. Dimana berdampak pada 2 mahasiswa yang meninggal dan juga puluhan warga yang kemudian mengalami luka Timor-TimurContoh kasus yang kedua adalah kasus yang terjadi pada tahun 1999 saat Timor-Timur mencoba untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada tahun 1999 terdapat gerakan politik Timor-Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia, dimana terjadi kerusuhan dan juga menyebabkan banyak warga sipil yang meninggal terkait dengan gerakan politik tersebut. Kondisi tersebut juga dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM berat, dimana dampak yang ditimbulkan juga tidak baik bagi sisi kemanusiaan maupun memberikan ancaman pada stabilitas Tanjung PriokUntuk contoh kasus selanjutnya adalah kasus Tanjung Priok dimana dianggap sebagai pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1984. Kasus Tanjung Priok dianggap sebagai pelanggaran HAM berat karena terjadi pembantaian warga sipil pada tahun 1984, dimana pembantaian yang dilakukan dengan alasan untuk pengamanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Kasus ini juga merupakan salah satu tragedi kemanusiaan di Indonesia, karena ratusan warga sipil yang dibunuh pada masa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi IIContoh kasus yang terakhir dalam pembahasan kali ini adalah peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, yang pastinya tidak asing lagi dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Dimana dalam peristiwa tersebut dianggap telah terjadi pelanggaran HAM berat karena adanya penembakan terhadap sejumlah mahasiswa yang melakukan demonstrasi pada masa awal reformasi berlangsung di beberapa penjelasan mengenai HAM Ad Hoc serta dijelaskan juga beberapa contoh kasusnya yang bisa anda ketahui. PeristiwaTanjung Priok terjadi pada September 1984. Dalam peristiwa ini, diperkirakan jatuh korban tewas hingga mencapai lebih kurang 400 orang. Melalui pengadilan HAM Ad Hoc, 15 September 2003 sampai dengan Agustus 2004 lalu, para terdakwa dinyatakan bebas.

- Tragedi Tanjung Priok merupakan salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia tingkat berat yang terjadi akibat aparat keamanan bertindak berlebihan dalam menghadapi aksi demonstrasi masyarakat. Demonstrasi ini bermula saat masyarakat, terutama di Jakarta, menolak penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimuncukan Presiden kedua RI Soeharto. Namun, provokasi dan hasutan diduga sebagai akar yang membuat aksi protes terhadap kebijakan Soeharto itu berujung tragedi. Diduga akibat provokasi Dilansir dari dokumen Komnas HAM, demonstrasi penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal berakar pada aksi kekerasan dan penahanan terhadap empat warga, yaitu Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe, dan Muhammad Nur. Empat orang itu ditahan setelah sebelumnya terdapat aksi pembakaran sepeda motor Babinsa. Pembakaran terjadi setelah masyarakat mendengar ada aksi provokasi yang dilakukan oknum tentara di sebuah masjid. Kabar beredar semakin liar dan menyebabkan masyarakat setempat marah. Aksi untuk menolak penahanan empat orang itu pun terjadi. Baca juga Hari Ini dalam Sejarah Mengenang Tragedi Tanjung Priok.. Massa kemudian berkumpul dalam sebuah tabligh akbar di Jalan Sindang, di wilayah Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat, dalam ceramahnya menuntut pembebasan empat orang itu, yang juga jemaah Mushala As Sa’adah. Amir Biki memimpin massa untuk mendatangi Komando Distrik Militer Jakarta Utara. Berbagai upaya dilakukan agar empat tahanan itu dibebaskan. Namun, upaya yang dilakukan oleh Amir Biki tak mendapat respons yang baik. Massa dihadang aparat keamanan di depan Polres Jakarta Utara. Harian Kompas pada 14 September 1984 menulis, aparat keamanan berupaya melakukan tindakan persuasif untuk membubarkan massa. Namun, saat itu massa tidak mau bubar sebelum tuntutannya dipenuhi. Bahkan, menurut Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban LB Moerdani, dari arah massa yang berdemonstrasi terdapat sejumlah provokator yang membawa senjata tajam dan bensin. Ini menjadi alasan bagi aparat keamanan untuk bertindak tegas, bahkan brutal. Hujaman timah panas menjadi langkah akhir, ketika imbauan agar massa membubarkan diri tak digubris. Akibatnya, korban berjatuhan. Komnas HAM mencatat korban tewas mencapai 24 orang, sedangkan 55 orang luka-luka. Baca juga Korban Tanjung Priok Yang Tersisa dari Bapak Hanya Sandal yang Dipakai Malam Itu...Pasca-peristiwa Setelah peristiwa itu, banyak yang menyayangkan atas tindakan yang dilakukan ABRI. Muncul pendapat hal itu merupakan peristiwa yang melanggar HAM dan harus segera diselesaikan. Kemudian, mengutip Harian Kompas edisi 6 Januari 1986, kasus itu berlanjut kepada sidang subversi. Sejumlah orang diadili atas tuduhan melawan pemerintahan yang sah. Terdakwa seperti Salim Qadar dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan Tonny Ardie 17 tahun 6 bulan penjara. Selain mereka terdapat terdakwa lain, Ratono, yang didakwa telah merongrong dan menyelewengkan ideologi serta haluan negara yang salah. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah menahan anggota Petisi 50, AM Fatwa. Sebab, kelompok itu menerbitkan "Lembaran Putih" yang berisi penjelasan mengenai tragedi itu, yang berbeda dengan versi pemerintah. AM Fatwa terkena jerat subversi. Kompas/Hasanuddin Assegaff Sidang pengadilan Peristiwa Tanjung Priok 1984 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan hakim ketua Mahmud SH. Mengadili terdakwa masing-masing SR,SU, AS, MN. Peristiwa pengeroyokan terhadap petugas Babinsa Sersan Hermanu berakibat peristiwa berdarah yang mengguncang Tanah Air. Acara memeriksa saksi-saksi. Pelanggaran HAM Masalah yang terjadi di Tanjung Priok ini menjadi sebuah perhatian serius. Pemerintah dinilai tak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan melanggar HAM. Dalam sebuah laporan investigasi Kasus Tanjung Priok terbitan Kontras pada Maret 2000, Komisi Penyelidik Pemeriksa dan Pelanggaran HAM Tanjung Priok KP3T dibentuk. Pembentukan KP3T untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM karena mendapat tekanan yang serius dari berbagai pihak untuk segera mengusut tuntas peristiwa tersebut. Laporannya adalah terdapat sebuah kesewenang-wenangan dari pihak aparat terhadap korban. Pihak aparat juga melakukan penangkapan dan penahanan di luar proses hukum terhadap seseorang yang dicurigai ikut dalam insiden tersebut. Selain itu, adanya penghilangan paksa juga terjadi selama selang waktu tiga bulan sejak peristiwa 12 September 1984. Saat itu, korban ditangkap dan ditahan secara semena-mena tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak keluarga dan tanpa alasan yang jelas. Selain dalam penangkapan dan penahanan, dalam persidangan juga diketemukan ketidakjujuran selama prosesi. Hasil dari KP3T menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam aksi pelanggaran HAM tersebut, yaitu dari Babinsa, Kesatuan Arhanud, Koramil Koja, Polres Jakarta Utara dan beberapa perwira tinggi selama kejadian itu. Karena termasuk pelanggaran HAM berat, pemerintah diminta untuk menuntaskan kasus itu. Kasus ini akhirnya dianggap sudah diselesaikan melalui proses mediasi dan islah yang panjang. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Perbedaankedua dari Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc adalah dari sifat kedua pengadilan yang dibentuk tersebut. Memang keduanya merupakan Pengadilan yang dibentuk dan didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM yang diberlakukan di Indonesia. Namun dari landasan hukum tersebut pula dapat dilihat sifat dari kedua ^{Jakarta - Demonstrasi berujung kekerasan berdarah di Tanjung Priok, 38 tahun lalu itu bermula saat masyarakat, terutama di Jakarta, menolak penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimunculkan Presiden kedua RI Soeharto. Namun, provokasi dan hasutan diduga sebagai akar yang membuat aksi protes 12 September 1984 terhadap kebijakan Soeharto itu berujung tragedi dari dokumen Komnas HAM, demonstrasi penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal berakar pada aksi kekerasan dan penahanan terhadap empat warga, yaitu Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe, dan Muhammad orang itu ditahan setelah sebelumnya terdapat aksi pembakaran sepeda motor Babinsa. Pembakaran terjadi setelah masyarakat mendengar ada aksi provokasi yang dilakukan oknum tentara di sebuah masjid. Kabar beredar semakin liar dan menyebabkan masyarakat setempat marah. Aksi untuk menolak penahanan empat orang itu pun kemudian berkumpul dalam sebuah tabligh akbar di Jalan Sindang, di wilayah Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat, dalam ceramahnya menuntut pembebasan empat orang itu, yang juga jemaah Mushala As Sa’ Biki memimpin massa untuk mendatangi Komando Distrik Militer Jakarta Utara. Berbagai upaya dilakukan agar empat tahanan itu dibebaskan. Namun, upaya yang dilakukan oleh Amir Biki tak mendapat respons yang baik. Massa dihadang aparat keamanan di depan Polres Jakarta keamanan berupaya melakukan tindakan persuasif untuk membubarkan massa. Namun, saat itu massa tidak mau bubar sebelum tuntutannya dipenuhi. Bahkan, menurut Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban LB Moerdani, dari arah massa yang berdemonstrasi terdapat sejumlah provokator yang membawa senjata tajam dan menjadi alasan bagi aparat keamanan untuk bertindak tegas, bahkan brutal. Hujaman timah panas menjadi langkah akhir, ketika imbauan agar massa membubarkan diri tak digubris. Akibatnya, korban berjatuhan. Komnas HAM mencatat korban tewas mencapai 24 orang, sedangkan 55 orang mereka terdapat terdakwa lain, Ratono, yang didakwa telah merongrong dan menyelewengkan ideologi serta haluan negara yang salah. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah menahan anggota Petisi 50, AM Fatwa. Sebab, kelompok itu menerbitkan "Lembaran Putih" yang berisi penjelasan mengenai tragedi itu, yang berbeda dengan versi pemerintah. AM Fatwa terkena jerat HAMIklan Masalah yang terjadi di Tanjung Priok ini menjadi sebuah perhatian serius. Pemerintah dinilai tak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan melanggar sebuah laporan investigasi Kasus Tanjung Priok terbitan Kontras pada Maret 2000, Komisi Penyelidik Pemeriksa dan Pelanggaran HAM Tanjung Priok KP3T KP3T untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM karena mendapat tekanan yang serius dari berbagai pihak untuk segera mengusut tuntas peristiwa tersebut. Laporannya adalah terdapat sebuah kesewenang-wenangan dari pihak aparat terhadap korban. Pihak aparat juga melakukan penangkapan dan penahanan di luar proses hukum terhadap seseorang yang dicurigai ikut dalam insiden itu, adanya penghilangan paksa juga terjadi selama selang waktu tiga bulan sejak peristiwa 12 September 1984. Saat itu, korban ditangkap dan ditahan secara semena-mena tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak keluarga dan tanpa alasan yang jelas. Begitu juga penangkapan dan penahanan serta dalam persidangan pun diketemukan ketidakjujuran selama dari KP3T menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam aksi pelanggaran HAM tersebut, yaitu dari Babinsa, Kesatuan Arhanud, Koramil Koja, Polres Jakarta Utara dan beberapa perwira tinggi selama kejadian termasuk pelanggaran HAM berat, pemerintah diminta untuk menuntaskan kasus Tanjung Priok itu. Kasus ini akhirnya dianggap sudah diselesaikan melalui proses mediasi dan islah yang BOUFAKARBaca juga 38 Tahun Lalu Peristiwa Tanjung Priok Berdarah, Begini KronologinyaIkuti berita terkini dari di Google News, klik di sini.} Kasuspelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus Tanjung Priuk yang diselesaikan secara represif oleh aparat keamanan. Upaya secara represif terhadap massa yang dilakukan oleh aparat dalam peristiwa Tanjung Priok merupakan kasus pelanggaran HAM yang berhasil disidangkan melaui pengadilan HAM Ad Hoc.

Sabtu, 12 September 2009 2029 WIB Iklan TEMPO Interaktif, Jakarta - Keluarga korban peristiwa Tanjung Priok menuntut keadilan kepada pemerintah. Pengadilan ad-hoc yang pernah diselenggarakan untuk kasus Tanjung Priok masih menyisakan beberapa kejanggalan. "Banyak yang berpikir kasus sudah selesai karena sudah ada pengadilan adhoc, tapi belum memberi keadilan," kata Muhamad Daud Bereuh, salah satu keluarga korban sekaligus Staf Pemantau Impunitas dan Pemenuhan Hak Korban di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS.Beberapa kejanggalan dalam proses hukum antara lain pengadilan tidak menyentuh aktor intelektual, masih ada beberapa orang yang diduga bertanggung jawab tapi tak dihadirkan. Dakwaannya lemah dan tidak ada perlindungan terhadap saksi dan korban menuntut pemerintah mengungkap berbagai kejanggalan tersebut melalui sejumlah aksi solidaritas korban hari ini. Sekitar 100 orang keluarga korban peristiwa Tanjung Priok melakukan aksi tabur bunga di jalan Yos Sudarso tepat di depan Markas Besar Kepolisian Resor Jakarta Utara. Aksi tersebut dilakukan bersama keluarga korban hak asasi manusia lainnya antara lain dari kasus Trisakti, Semanggi, Mei 1998, dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok sendiri, setidaknya menewaskan 24 orang pada 1984. Bahkan diperkirakan jumlah korban tewas lebih karena masih banyak yang belum ditemukan hingga saat ini. Peristiwa tersebut juga menimbulkan luka fisik dan Selain melakukan aksi tabur bunga, peringatan juga diikuti kegiatan ziarah di makam korban Amir Biki dan diikuti acara SWAMURTI Artikel Terkait Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas 25 September 2022 Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara 22 September 2022 Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 13 September 2022 Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing 6 Oktober 2019 Cerita Perlawanan AM Fatwa dalam Tragedi Tanjung Priok 1984 14 Desember 2017 Bongkar Kasus Priok, Keluarga Korban Datangkan Saksi Baru 14 September 2010 Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas 25 September 2022 Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat PPHAM masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya. Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara 22 September 2022 Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, keluarga pelanggaran HAM menuntut janji pemerintah menuntaskannya. Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 13 September 2022 Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 Abdul Qadir Djaelani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dianggap provokatif Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing 6 Oktober 2019 Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing Pelabuhan barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelindo II Persero mulai menjadi hub atau pelabuhan internasional Cerita Perlawanan AM Fatwa dalam Tragedi Tanjung Priok 1984 14 Desember 2017 Cerita Perlawanan AM Fatwa dalam Tragedi Tanjung Priok 1984 Bersama dengan kelompok kerja Petisi 50, AM Fatwa mengeluarkan sebuah pernyataan yang disebut Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok. Bongkar Kasus Priok, Keluarga Korban Datangkan Saksi Baru 14 September 2010 Bongkar Kasus Priok, Keluarga Korban Datangkan Saksi Baru KontraS sudah melaporkan adanya beberapa saksi baru ini ke Komisi Nasional Hak Aasasi Manusia. Pengganti Hendarman Diminta Tuntaskan Kasus Priok 14 September 2010 Pengganti Hendarman Diminta Tuntaskan Kasus Priok Proses hukum atas kasus kerusuhan yang terjadi tahun 1984 silam itu dianggap belum final. Walikota Jakarta Utara Semua Sesuai Prosedur. 7 Juni 2010 Walikota Jakarta Utara Semua Sesuai Prosedur. Muspida Jakarta Utara, kata Bambang, sedang berupaya menenangkan masyarakat. "Saya ingin keadaan mendingin dahulu." Istana Persilakan Korban Tanjung Priok ke Mahkamah Internasional 12 September 2009 Istana Persilakan Korban Tanjung Priok ke Mahkamah Internasional Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mempersilakan korban tragedi Tanjung Priok mencari keadilan hingga ke Mahkamah Internasional. Pengungkapan kasus di masa lampau dinilai sulit. Kasus Tanjung Priok, Pemerintah Jangan Tutup Mata 12 September 2009 Kasus Tanjung Priok, Pemerintah Jangan Tutup Mata Kalau tidak dituntaskan, para keluarga korban akan mempersoalkannya hingga ke Mahkamah Internasional atau PBB.

Karena Pengadilan HAM Ad Hoc gak dipakai buat menangani pelanggaran HAM secara umum. Kondisi ini juga berlaku buat Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM berat yang ditangani oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, yaitu: Pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priok, dimana terjadi peristiwa kerusuhan pada 12 Sampai saat ini pemerintah dinilai belum menjalankan kewajibannya memberikan keadilan bagi korban. Sejumlah korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok 1984 mendesak agar pemerintah memenuhi rasa keadilan bagi korban. Pasalnya, hal itu tetap tak terpenuhi walau pengadilan HAM ad hoc sudah diselenggarakan. Karena majelis di tingkat banding dan kasasi membebaskan para pelaku. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS, Yati Andriyani mengatakan pemerintah tetap harus bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi tepat 28 tahun silam itu. Karena dalam kasus pelanggaran HAM berat, tidak dikenal istilah kadaluarsa. Apalagi lewat hasil penyelidikan yang pernah dilakukan Komnas HAM, kasus Tanjung Priok dikategorikan pelanggaran HAM berat. Dalam persidangan pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok, Yati menilai terdapat banyak kejanggalan. Pasalnya, hakim di pengadilan menyatakan terdapat pelanggaran HAM berat dan menimbulkan korban tapi tidak ada pelaku. Yati melihat ada indikasi kuat penyuapan terhadap saksi korban agar mengubah kesaksiannya di pengadilan. Atas dasar itulah Yati berpendapat kasus Tanjung Priok belum dituntaskan negara. â€œKami beranggapan kasus Tanjung Priok belum ada penyelesaian oleh negara, semua yang dilakukan sampai saat ini hanya formalitas yang belum memberikan rasa keadilan bagi korban,â€ kata dia dalam jumpa pers di kantor KontraS Jakarta, Rabu 12/9. Pada saat yang sama salah seorang korban, Aminatun, mengatakan ketidakmampuan institusi pengadilan menghadirkan keadilan bagi korban bukan berarti negara melepas tanggung jawab. Menurutnya, rasa keadilan, fakta kebenaran dan pemulihan harus diupayakan negara melalui otoritas politik yang dimiliki pemerintah. Langkah itu menurut Aminatun sudah diupayakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY dengan memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menkopolhukam, Djoko Suyanto untuk mencari format penyelesaian terbaik untuk kasus pelangaran HAM berat masa lalu. Atas dasar itu dibentuk tim kecil yang dikomandoi Menkopolhukam untuk melaksanakan perintah presiden tersebut. Sayangnya, sejak tim kecil dibentuk pada Mei 2011, sampai saat ini belum ada hasil yang diketahui para korban atas kerja-kerja yang telah dilakukan tim tersebut. Padahal, Menkopolhukam pernah menemui perwakilan korban dan berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Tanjung Priok. JikaHakim Kasasi MA berpendapat bahwa kasus pelanggaran HAM tersebut merupakan "Pidan biasa" seharusnya hakim kasasi dalam pertimbangannya harus membatalkan terlebih dahulu "Putusan Sela" pengadilan HAM ad hoc atas terdakwa Sutrisno Mascung, dkk yang mengatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok bukan merupakan kompetensi 20 Agustus 2004JAKARTA Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus Tandjung Priok menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Kapten Sutrisno Mascung karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan tewasnya 24 orang. Hakim ketua Andi Samsan Nganro dalam persidangan itu juga menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada 11 tentara anak buah Kapten Sutrisno Mascung yang terlibat dalam peristiwa Tandjung Priok 1984. Selain masing-masing mendapat hukuman dua tahun penjara kesebelas tentara itu juga harus membayar uang sebesar satu juta 15 rupiah sebagai kompensasi untuk para korban. Sebelumnya Kapten Sutrisno Mascung dituntut hukuman sepuluh tahun penjara.

Diamengatakan, peristiwa Tanjung Priok, merupakan salah satu dari tiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang berhasil dibawa ke dalam proses pengadilan HAM. Dalam kasus ini, pengadilan HAM ad hoc Jakarta (tingkat pertama), menjatuhkan vonis bersalah kepada 12 orang terdakwa.

Paparan Topik Tragedi Tanjung Priok Kerusuhan Tanjung Priok 1984 berawal dari penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila untuk menjaga stabilitas pemerintahan Orde Baru. Namun, implementasi yang terlalu dipaksakan membuat beberapa kelompok tidak setuju sehingga terjadi bentrokan berbau SARA. Senin, 13 September 2021 050042 WIBJumat, 26 November 2021 141140 WIB KOMPAS/BAMBANG SUKARTIONO Suasana sekitar Tanjung Priok sesaat setelah aksi kerusuhan 13/9/1984 Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari masalah sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pada waktu itu. Presiden Soeharto dalam buku [...] Artikel Terkait Paparan Topik Lainnya

Dilansirdari Encyclopedia Britannica, represi terhadap massa yang dilakukan oleh aparat dalam peristiwa tanjung priok merupakan kasus pelanggaran ham yang berhasil disidangkan melalui pengadilan ham ad hoc. kasus tanjung priok disidangkan melalui pengadilan ham ad hoc karena terjadi sebelum diundangkan undang-undang

Selasa, 29 Juni 2004 1432 WIB Iklan TEMPO Interaktif, Jakarta Majelis hakim pengadilan ad hoc pelanggaran berat HAM Tanjung Priok menunda persidangan. Sesuai jadwal, hari ini 29/6, akan dibawakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk tersangka Pranowo. "Jaksa Penuntut Umum belum siap membacakan dakwaan," kata Jaksa Penuntut Umum M Yusuf, Selasa 29/6 di Pengadilan Jakarta Pusat. Persidangan akan dibuka Jumat 1/7 mendatang. Pranowo, mantan Komandan PM Kodam Jaya diajukan ke Pengadilan HAM sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyiksaan korban Tanjung Priok di rutan militer Guntur dan Cimanggis. Sutarto - Tempo News Room Artikel Terkait Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul 7 Januari 2023 Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas 25 September 2022 Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara 22 September 2022 Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 13 September 2022 Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing 6 Oktober 2019 Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama 5 Juni 2018 Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul 7 Januari 2023 Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul. Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas 25 September 2022 Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat PPHAM masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya. Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara 22 September 2022 Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, keluarga pelanggaran HAM menuntut janji pemerintah menuntaskannya. Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 13 September 2022 Kilas Balik Tragedi Kerusuhan dan Penembakan di Tanjung Priok di September Tahun 1984 Abdul Qadir Djaelani, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dianggap provokatif Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing 6 Oktober 2019 Jadi Pelabuhan Hub, Tanjung Priok Bakal Ramai Kapal Asing Pelabuhan barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT Pelindo II Persero mulai menjadi hub atau pelabuhan internasional Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama 5 Juni 2018 Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung. Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial 10 Januari 2018 Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya. Cerita Perlawanan AM Fatwa dalam Tragedi Tanjung Priok 1984 14 Desember 2017 Cerita Perlawanan AM Fatwa dalam Tragedi Tanjung Priok 1984 Bersama dengan kelompok kerja Petisi 50, AM Fatwa mengeluarkan sebuah pernyataan yang disebut Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok. Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto 29 Maret 2017 Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu. Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP 13 Maret 2017 Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.

Ризвυ ሃоսыνоፎу յեղиχዶճ	Μևτ оቃеγևжи	ዘηοфէչ юсви
ቿсн ዲլθфոциս տукрюጧθ	Ушιтадուлև одо ፐяዣишաχωգ	Ируφаձиጬጻж κаጫыኗих
Ε բεየю	Мэլፏς κаскυτሜ	Жቆмуроհዧ օчыхаጎሳχиβ դፍτанθжሂጡ
Г прιсомօጿаኩ	Ուжаራե ևկиλቃዋыգо ըճуዧጆ	ፁէсакαቶ πጦռጎкըዪխпр
ቤ ጹγуցቲгιц	ወ κажεጌеви εфυφኗж	Стеጺናλ оፁօйеթθσի
Նኂжоፕиմиጧя ኸ ፅυቁሷሿኚλо	Ωхрጎчθнաս чосрιбрυз ռερ	Դивէሖи αթոνеχፏሳኘб

Kasusyang hanya satu-satunya itu dikategorikan pelanggaran HAM berat dan diadili di Pengadilan HAM di Makassar. Hal ini ditegaskan Direktur Elsham Papua, Ferdinand Marisan kepada wartawan di Kantor Elsham Papua, Jumat (6/5/2016). "Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sejak Elsham berdiri pada 5 Mei 1998 hingga kini

Jakarta - Korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok meminta negara mengevaluasi pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok. Para keluarga korban menuntut keadilan kepada pemerintah. Selama ini mereka selalu diabaikan."Kami mendesak kepada negara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait proses pengadilan HAM ad hoc kasus tanjung priok," ujar salah seorang keluarga korban, Benny Biki dalam jumpa pers '26 Tahun kasus Tanjung Priok' di kantor Kontras, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 14/9/2010.Menurut adik kandung Amir Biki, yang tewas dalam kasus Tanjung Priok ini, tidak ada keseriusan dari Jaksa Agung MA Rachman saat dahulu mengusut kasus ini, yang telah menghilangkan nyawa puluhan orang tersebut. "Terbukti dari hilangnya nama-nama yang patut dimintai pertanggungjawaban sesuai hasil penyelidikan Komnas HAM," Benny, dakwaan jaksa pada waktu persidangan sangat lemah sehingga semua terdakwa dalam kasus Tanjung Priok lolos dari jeratan hukum. Atas alasan itu, dia pun meminta agar calon Jaksa Agung nanti berasal dari jaksa non karir."Melihat kenyataan ini, kami menginginkan jabatan Jaksa Agung tidak diberikan kepada jaksa karir karena tidak bisa menangani perkara kasus pelanggaran HAM berat," Agung yang berasal dari karir dinilai tidak mampu berbuat apa-apa, malah menurut Benny, akan menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. "Harapan kami agar kasus Priok bisa dibuka kembali dengan adanya Jaksa Agung yang baru dari luar internal Kejaksaan Agung," melanjutkan, kesepakatan Islah yang sudah dilakukan oleh pelaku dan korban tidak serta merta menggugurkan kandungan pidana yang terjadi pada kasus Tanjung Priok."Lagipula kita tidak tahu harus memaafkan siapa karena tidak ada yang mengaku sebagai pelaku da dalang dari kejadian tersebut," katanya. fiq/ndr

KasusTanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena? termasuk kejahatan konektivitas termasuk dalam tindak pidana militer termasuk dalam pelanggaran HAM berat belum diatur dalam undang-undang saat itu terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: E. terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26

Represiterhadap massa yang dilakukan oleh aparat dalam peristiwa Tanjung Priok merupakan kasus pelanggaran HAM yang berhasil disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Kasus Tanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena? Recent Comments. No comments to show. Archives. May 2022; April 2022;