🐺 Slogan Pemilihan Kepala Desa

SLOGANpemilihan kepala desa (pilkades) lucu-lucu. 'Maju tak gentar melawan suami' ialah slogan istri yang melawan suami di pilkades. Ada pula 'Maju menyerang menghadapi kakak' yang menjadi slogan seorang adik yang bersaing dengan kakaknya di pilkades. Pilkades memang menjadi persemaian dinasti paling nyata saat ini karena calon tunggal diharamkan.

This study aimed to analyze the portrait, shape, and strengthening of the voting behavior of villagers and the political education of young and old villagers in the election of village heads. This study used a case study qualitative approach with observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The results showed that the portrait of villager voting behavior in the village head election was seen through the use of voting rights, material and physical support, and participation in village deliberations. The form of the voting behavior of villagers in the village head election is included in the categories of novice voters, sawing voters, floating masses, and permanent voters. Strengthening the voting behavior of villagers in the election of village heads was carried out through socialization carried out by village officials, contestants, volunteers, churches, and the committee of the voting group. The political education of young villagers in the election of village heads was obtained from various online media, while the older group received political education from print media. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan290290PERILAKU PEMILIH WARGA DESA GOLONGAN MUDA DAN GOLONGAN TUA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESAVOTER BEHAVIOR OF YOUNG AND OLD GROUP VILLAGERS IN VILLAGE HEAD ELECTIONSSaverinus Rio Jama*, Suko Wiyono, Nuruddin HadyProgram Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri MalangJalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, IndonesiaAbstract this study aimed to analyze the portrait, shape, and strengthening of the voting behavior of villagers and the political education of young and old villagers in the election of village heads. This study used a case study qualitative approach with observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The results showed that the portrait of villager voting behavior in the village head election was seen through the use of voting rights, material and physical support, and participation in village deliberations. The form of the voting behavior of villagers in the village head election is included in the categories of novice voters, sawing voters, oating masses, and permanent voters. Strengthening the voting behavior of villagers in the election of village heads was carried out through socialization carried out by village ofcials, contestants, volunteers, churches, and the committee of the voting group. The political education of young villagers in the election of village heads was obtained from various online media, while the older group received political education from print kajian ini bertujuan menganalisis potret, bentuk, dan penguatan perilaku pemilih warga desa serta pendidikan politik warga desa golongan muda dan golongan tua dalam pemilihan kepala desa. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potret perilaku pemilih warga desa dalam pemilihan kepala desa tampak melalui penggunaan hak suara, dukungan materi dan sik, serta partisipasi dalam musyawarah desa. Bentuk perilaku pemilih warga desa dalam pemilihan kepala desa termasuk dalam kategori pemilih pemula, pemilih pindah haluan, massa mengambang, dan pemilih permanen. Penguatan perilaku pemilih warga desa dalam pemilihan kepala desa dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur desa, kontestan, relawan, gereja, dan panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara. Pendidikan politik warga desa golongan muda dalam pemilihan kepala desa diperoleh dari berbagai media online, sedangkan golongan tua memperoleh pendidikan politik dari media ARTIKELRiwayat ArtikelDiterima 27 November 2020Disetujui 26 Desember 2021Keywordsvoter behavior, political education, village head electionKata Kunci perilaku pemilih, pendidikan politik, pemilihan kepala desa* KorespondensiE-mail saverinusriojama Volume 6, Nomor 2, Halaman 290-301 ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANISSN 2528-0767 e-ISSN 2527-8495 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2021Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan291PENDAHULUAN Perilaku pemilih berdasarkan pendapat para pakar ilmu politik memiliki esensi sebagai suatu tingkah laku individu dalam pemungutan suara terutama pada kegiatan pemilihan umum pemilu. Pemimpin yang dipilih di Indonesia dalam konteks demokrasi tidak hanya dianggap sebagai persoalan politik, ekonomi, atau sosial, akan tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai etis seperti kesopanan dari kandidat sebagai pertimbangan pilihan yang dapat mengubah perilaku pemilih Fuad, 2014. Studi mengenai perilaku pemilih secara eksplisit membahas mengenai alasan dan faktor yang memengaruhi seorang pemilih satu partai atau kandidat tertentu yang terlibat dalam kontestasi politik. Perilaku pemilih ditinjau dari pemilihan kepala desa pilkades merupakan konteks demokrasi yang paling nyata di tingkat desa. Perilaku pemilih selain dipandang sebagai tingkah laku individu juga diartikan sebagai pendidikan pemilih. Hal ini berkaitan dengan penyebaran informasi dan materi yang bertujuan memberi gambaran kepada pemilih tentang hal-hal spesik atau mekanisme dari proses pemilihan Khoban, 2019. Tujuan perilaku pemilih dalam pemilu yaitu memberikan informasi penting untuk lembaga Pemilu dan pembuat kebijakan agar mempertimbangkan pilihan kebijakan yang efektif di masa yang akan datang Mann & Bryant, 2020. Pengetahuan politik yang kurang dapat menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan kriteria untuk calon pemimpin yang akan dipilih Dupont dkk., 2019. Praktik pemilu banyak dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan konik yang mampu mengurangi legitimasi Berman dkk., 2019. Perilaku pemilih dipengaruhi oleh pengetahuan politik yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kriteria pemimpin yang kajian yang pertama yaitu tentang perilaku pemilih warga negara melalui partisipasi politik. Partisipasi politik yang dilakukan melalui pemilu dapat menyebabkan rendahnya jumlah partisipasi pemilih, sehingga pelaksanaan pemilihan serentak menjadi salah satu solusi dari persoalan tersebut Garmann, 2017. Pemilu dalam demokrasi lama merupakan suatu kebiasaan yang diperoleh secara bertahap melalui proses yang dimulai dari bentuk pemberian suara, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber daya warga negara dalam partisipasi politik dalam mengidentikasi pengetahuan politik Czesnik, Zerkowska-Balas, & Kotnarowski, 2013. Pemilu serentak dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan jumlah partisipasi politik. Fokus kajian yang kedua yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih warga negara melalui partisipasi politik. Pemangku kepentingan seperti politisi, praktisi, dan pembuat kebijakan memanfaatkan berbagai media untuk melakukan pemasaran politik diantaranya yaitu melalui berita dan wacana. Hal ini dijadikan sebagai salah satu kekuatan politik yang mampu mempengaruhi perilaku pemilih Colladon, 2020. Perilaku pemilih juga dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, salah satu contohnya terlihat dari sifat politik negatif dari seorang kandidat yang dapat mengubah persepsi politik para pemilih Utami, Bangun, & Lantu, 2014. Media dapat dimanfaatkan sebagai salah satu perantara sosialisasi politik yang kajian yang ketiga yaitu tentang pengetahuan politik warga negara. Warga negara golongan tua dan golongan muda memiliki perilaku memilih yang berbeda satu sama lain, karena disebabkan oleh pengalaman politik yang berbeda antara keduanya Wang, 2019. Kategori golongan muda memiliki kisaran usia antara 12 hingga 25 tahun, sedangkan kategori golongan tua memiliki kisaran usia di atas 25 tahun Li, 2020. Pertimbangan pilihan dalam konteks pemilu seperti pilkades selain dipengaruhi oleh nilai etis seperti kesopanan dan integritas dari kandidat yang bersangkutan, tetapi juga cenderung dipengaruhi oleh kedekatan emosional antara pemilih dan kandidat tersebut Fuad, 2014. Perilaku pemilih golongan muda dan golongan tua dipengaruhi oleh pengalaman dan orientasi yang berbeda antara kedua golongan pemilih saat ini dapat diidentikasi melalui keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik, salah satunya Pilkades. Hal ini dipandang sebagai keprihatinan warga negara terhadap keberlangsungan negara sebagai representasi dari hasil penerapan kebijakan sebelumnya Cheung, Ma, & Chan, 2019. Tuntutan pasca reformasi yang menjadi perhatian publik yaitu demokratisasi politik yang ditandai dengan lahir dan menguatnya peranan partai politik dan masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Perdana, 2019. Perilaku Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPerilaku pemilih warga desa ... 292pemilih juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang memainkan peran penting untuk membentuk gagasan dan keyakinan seseorang dalam menentukan pilihan politik Li, Xi, & Yao, 2019. Upaya demokratisasi politik tidak terlepas dari aspek pendidikan, terutama upaya pendidikan politik yang diterapkan melalui partai politik. Perilaku pemilih seseorang dalam suatu pemilihan dipengaruhi oleh kepribadian yang berdampak pada hasil pemilihan. Kepribadian tersebut diantaranya yaitu karakteristik pendidikan, gender, usia, keterbukaan pengalaman, dan emosional Scott & Medeiros, 2020. Partisipasi dalam konteks politik berkaitan dengan perilaku pemilih yang terfokus pada pemilihan di suatu negara secara eksplisit Ciornei & Ostergaard-Nielsen, 2020. Suara partai pada berbagai implikasi pemilihan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi yang rendah, perbedaan potensial dalam preferensi partai, dan jumlah pemilih Remer-Bollow, Bernhagen, & Rose, 2019. Partisipasi pemilihan juga dipengaruhi oleh asas kedaerahan seperti tur geogras, fungsional, dan sosio demogras Lappie & Marschall, 2018. Perilaku pemilih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan. Partisipasi politik saat ini mengalami peningkatan yang signikan sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi. Perilaku pemilih dapat diukur dengan beberapa kriteria, diantaranya yaitu partisipasi pemilih, pemilihan tidak sah, orientasi, dan kepercayaan pada parlemen Gaebler, Potrafke, & Roesel, 2020. Variasi pada level individu dan agregat tingkat partisipasi pemilih telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir Cancela & Geys, 2016. Pemilu menawarkan momen istimewa terutama dalam demokrasi perwakilan Hooghe & Stiers, 2016. Kemajuan demokrasi yang ditandai dengan peningkatan partisipasi politik menjadi acuan dalam pelaksanaan suatu pemilihan. Pembinaan warga negara sebagai salah satu pihak yang terlibat secara kritis dalam suatu pemilihan merupakan pilar utama pembangunan dan demokrasi. Hal tersebut menjadi bukti terkait peran, fungsi, dan tantangan yang dihadapi masyarakat sipil dalam upaya untuk menetapkan ruang publik demokrasi Hammett & Jackson, 2018. Partisipasi politik dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya yaitu partisipasi suara, partisipasi sukarela seperti kegiatan sipil lembaga swadaya masyarakat LSM, serta partisipasi campuran Fan & Yan, 2019. Pengembangan kompetensi sipil merupakan salah satu kompetensi utama bagi warga negara, agar mampu bertindak secara demokratis serta berpartisipasi secara aktif dalam lingkup kehidupan sosial dan politik Predescu & Darjan, 2010. Partisipasi aktif merupakan bagian dari kompetensi sipil yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk menunjang pelaksanaan ini memiliki perbedaan dengan kajian terdahulu karena dilakukan berbasis perilaku pemilih sebagai bentuk partisipasi politik golongan tua dan golongan muda dalam pilkades. Kajian terdahulu berfokus pada beberapa aspek, diantaranya yaitu peranan tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, pendidikan pemilih, demokrasi lama, keterlibatan sipil, peran media dalam demokrasi, dan pengalaman politik. Kajian ini dilakukan dengan lebih eksplisit mengenai potret, bentuk, dan penguatan perilaku pemilih serta penerapan pendidikan politik warga negara di tingkat yang digunakan dalam kajian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Orong Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Subjek dalam penelitian ini adalah golongan tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan golongan muda perempuan dan laki-laki di desa. Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi kualitatif secara fundamental bersifat naturalistik, yang secara natural diterapkan pada setiap pelaku dalam suatu fenomena yang bersangkutan Densin & Lincoln, 2009. Observasi yang dilakukan dalam kajian ini yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang, dan observasi terstruktur. Teknik wawancara dalam kajian ini dilakukan secara terstruktur, yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada kisi-kisi pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya Creswell, 2016. Wawancara dilakukan pada beberapa informan, diantaranya yaitu golongan muda, golongan tua dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam kajian ini yaitu berkaitan dengan data, dokumen, le, audio, dan gambar Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2021Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan293yang dapat menjawab rumusan masalah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verikasi data. HASIL DAN PEMBAHASAN Potret Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala DesaPemilihan Kepala Desa pilkades yang dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dilakukan secara serentak satu kali atau dapat juga dilakukan secara bergelombang. Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemilih adalah penduduk suatu desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pilkades. Perilaku pemilih dalam pilkades ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara spesik berkaitan dengan kewenangan desa. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pilkades menjadi salah satu bagian dari kerangka mekanisme demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pilkades didasarkan pada lima hal, yaitu a respon terhadap tuntutan aspirasi masyarakat, b lahirnya perubahan pada level kelembagaan yang mendorong perubahan secara normatif, c sebagai proses pembelajaran demokrasi pada tingkat lokal, d salah satu spirit dalam penyelenggaraan dan aktualisasi hak otonomi daerah yang berupa hak memilih dan dipilih secara langsung, e sebagai proses pendidikan kepemimpinan bangsa pada setiap strata, dengan tujuan menciptakan kepemimpinan yang kuat Riung, 2019. Pilkades perlu diselenggarakan untuk menunjang sistem demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah perilaku pemilih warga desa berkaitan dengan gambaran nyata tentang aktivitas politik warga desa dalam pilkades. Kata potret dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI diartikan sebagai gambaran atau lukisan dalam bentuk paparan. Warga desa sebagai seorang pemilih sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai aspek ketika menentukan pilihan dalam kontestasi pilkades. Perilaku pemilih baik golongan muda maupun golongan tua dalam pilkades dipengaruhi oleh beberapa indikator, antara lain budaya politik, pendidikan politik dan informasi politik, serta faktor pemilih itu sendiri. Potret perilaku pemilih golongan tua dalam partisipasi politik terlihat dalam pemberian hak suara, dukungan materi, sik, serta keikutsertaan dalam musyawarah desa. Tokoh agama dalam hal ini pastor paroki juga ikut berpartisipasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan rohani yang berkaitan dengan upaya sosialisasi politik. Informasi politik yang diperoleh warga desa pada umumnya masih bersifat manual, selain itu pelaksanaan birokrasi di desa juga tergolong rendah dan kurang sistematis. Aparat desa juga banyak yang kurang memahami sistem kerja terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Hal ini terbukti dari tidak adanya surat keputusan ketika pemberhentian dan pengangkatan seksi-seksi di pemerintahan desa. Hal lain seperti tugas membuat laporan, penyuratan, memimpin sidang, menyusun program kerja, sampai pada program kerja setiap bidang sebagian besar hanya dikerjakan oleh kepala desa dan sekretarisnya pemilih warga desa dipengaruhi oleh faktor fanatisme kesukuan dan kedekatan emosional yang masih melekat dalam diri masyarakat. Warga desa cenderung memilih kandidat kepala desa yang berasal dari suku sama atau satu garis keturunan. Hal ini tentu menimbulkan aktivitas politik golongan, karena memilih berdasarkan kelompok sosial dan norma-norma yang dianut Fahmi & Fauzi, 2020. Kandidat dalam pilkades dapat memperoleh kemenangan apabila anggota suku dari kandidat tersebut berjumlah banyak. Faktor lain yang mempengaruhi perilaku pemilih yaitu kedekatan emosional antara kandidat dengan warga desa sebagai pemilih. Kandidat atau kontestan dengan pergaulan yang dianggap baik oleh warga desa menjadi faktor penunjang yang dapat menciptakan peluang sebagai kandidat terpilih. Praktik politik berbasis suku dan pertimbangan emosional pada dasarnya merupakan suatu paradoks dalam perilaku memilih warga desa. Hal ini dikarenakan ketika seseorang memilih kandidat atau calon kepala desa di luar basis sukunya, maka orang tersebut akan dianggap Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPerilaku pemilih warga desa ... 294menjadi musuh politik dalam keluarga satu sukunya. Fenomena tersebut tentu dapat memicu terjadinya konik horizontal antar keluarga, bahkan mampu menimbulkan konik dalam skala besar. Warga desa sangat mudah diadu domba oleh isu yang disebarkan oleh oknum calon kandidat kepala desa dan tim suksesnya, karena pada dasarnya pemahaman politik masyarakat desa masih belum pemilih dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, diantaranya faktor sosial, ekonomi, aliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan dalam organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan kelembagaan. Kategori dan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih tersebut termasuk dalam pendekatan sosiologis. Potret perilaku pemilih warga desa secara teoritis termasuk dalam kategori pemilih tradisional. Pengaruh kelompok sosial dalam studi voting behavior memiliki dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi keluarga pemilih dan variabel predisposisi sosial ekonomi pemilih. Variabel tersebut memiliki hubungan yang signikan dengan perilaku memilih dalam diri seseorang. Perilaku pemilih yang bersifat kesukuan dan berdasarkan pada hubungan emosional subjektif emosional cenderung dipraktikkan oleh golongan tua dan golongan muda dengan tingkat pendidikan yang rendah. Golongan muda dikategorikan sebagai pemilih rasional karena mayoritas golongan muda berpendidikan well-educated hingga tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan politik pada dasarnya bertujuan membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara politis melalui aktivitas yang terorganisir dan sistematis Hermawan, 2020. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan politik warga desa sebagai pemilih dalam politik berdasarkan pengalaman mampu meningkatkan pengetahuan warga desa, agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam suatu sistem politik. Warga negara diharapkan mampu menjalankan tugas untuk berpartisipasi secara maksimal dalam aktivitas politik, sebagai salah satu bentuk implementasi dari sistem kedaulatan rakyat dan demokrasi Kurniasih, 2020. Pendidikan politik warga desa dilakukan dengan merekonstruksi nilai-nilai yang telah ada menjadi suatu sistem nilai baru, dengan harapan dapat menciptakan proses transformasi pengetahuan dan pembentukan sikap menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan politik warga desa meliputi dimensi kognitif, afektif, dan behavioristik yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Golongan tua dan golongan muda tentunya memiliki perilaku memilih yang berbeda satu sama lain, baik dari segi persepsi politik, perilaku, dan orientasi politik. Pendidikan politik memiliki makna strategis untuk membentuk pengetahuan politik ke arah cerdas dan kritis dengan melibatkan semua kalangan. Pendidikan politik yang kurang memadai dapat memengaruhi orientasi politik warga desa, khususnya golongan muda dan golongan tua. Golongan muda yang mayoritas memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari golongan tua, cenderung berorientasi ke arah jangka panjang dalam bentuk pemberdayaan di segala perilaku pemilih warga desa juga dilaksanakan melalui pemberdayaan kelembagaan yang ada di desa. Hal ini menjadi salah satu wadah partisipasi warga dan pemerintahan desa dalam pembangunan, pemerintahan, serta kemasyarakatan dalam bentuk perencanaan, pengawasan, serta pelayanan Winarni, 2020. Faktor penghambat dalam proses pemberdayaan kelembagaan di desa diantaranya kurangnya informasi, pemanfaatan teknologi yang minim, kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparat desa yang masih rendah, serta kurangnya pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat desa. Pemberdayaan kelembagaan muncul karena dua premis mayor, yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan berkaitan dengan pembangunan sedangkan harapan timbul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan dengan konsep nilai-nilai demokratis, persamaan gender, antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi Tjilen, 2019. Pemberdayaan kelembagaan sebagai wadah partisipasi pembangunan dan kemasyarakatan menjadi tugas utama pemerintah desa yang bersifat politik dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah desa merupakan salah satu wadah pembangunan berkelanjutan terkait penataan birokrasi pemerintahan, yang dimulai dari struktur paling bawah yaitu desa. Pendidikan politik juga tidak terlepas dari sumber daya manusia, baik aparatur desa maupun masyarakat. Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintahan desa yaitu minimnya sumber daya Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2021Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan295manusia, sehingga menyebabkan pelaksanaan birokratisasi dan transparansi berdasarkan kaidah akuntabilitas menjadi terhambat. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam proses digitalisasi dan partisipasi politik warga desa yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Masyarakat yang berada dalam kelas bawah seperti warga desa perlu memperoleh pembangunan teknokrat dan pembangunan kemasyarakatan, karena modernisasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat memperluas potensi partisipasi politik warga desa yang Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala DesaBentuk perilaku pemilih dapat dilihat berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Perilaku pemilih seseorang jika dilihat berdasarkan pendekatan sosiologis dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu sosial ekonomi, aliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal. Pendekatan ini memandang agama, pendidikan, jenis kelamin, faktor geogras, budaya, dan faktor sosial sebagai suatu variabel yang dominan mempengaruhi seorang pemilih dalam menentukan pilihannya. Bentuk perilaku pemilih secara psikologis dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu ketertarikan seseorang terhadap partai politik serta orientasi terhadap calon atau kandidat dan isu-isu politik. Pendekatan pilihan rasional rational choice theory menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan segala hal yang diyakini ketika dihadapkan pada beberapa jenis tindakan, karena dianggap dapat memberikan hasil terbaik. Hal ini mampu menjadikan seorang pemilih memiliki sikap aktif dalam suatu pemilihan Valentina, 2009. Pendekatan pilihan rasional lebih menekankan pada faktor situasional yang berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Kausalitas perilaku manusia terkait tingkah laku, tindakan, dan pilihan politiknya tidak dapat dilihat pada satu aspek saja Miaz, 2012. Pendekatan-pendekatan tersebut memiliki urutan kronologis yang jelas serta saling membangun dan mendasari satu sama perilaku pemilih golongan muda dikategorikan menjadi empat, yaitu pemilih pemula beginner voters, pemilih pindah haluan swing voters, dan massa mengambang oating mass. Golongan muda termasuk dalam pemilih pemula yang rata-rata berusia 17-20 tahun. Pemilih pemula beginner voters memiliki pengetahuan politik yang kurang memadai karena tidak tertarik pada dunia politik, sehingga cenderung mengikuti pilihan orang lain tanpa dasar rasional yang jelas. Golongan muda juga termasuk dalam pemilih pindah haluan swing voters, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi peralihan pemilih menjadi kelompok pemilih tetap permanent voters karena termotivasi oleh akumulasi kekecewaan terhadap partai politik lama. Bentuk perilaku pemilih golongan muda yang selanjutnya yaitu massa mengambang oating mass yang tidak terikat pada partai politik tertentu karena belum menentukan pilihan. Bentuk perilaku pemilih golongan tua memiliki perbedaan mendasar dengan golongan muda yang dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu pemilih tetap permanent voters, pemilih pindah haluan swing voters, dan massa mengambang oating mass. Golongan tua sebagian besar termasuk dalam kategori pemilih pindah haluan dan massa mengambang, sedangkan kategori pemilih tetap hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa tokoh masyarakat di desa telah menjadi bagian dari partai politik, yang mampu berposisi secara ideologi sebagai konstituen permanen partai politik. Orientasi politik warga desa golongan tua cenderung pada aspek ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Perilaku pemilih golongan tua lebih menekankan pada pendekatan ekonomi politik tradisional yang mengarah pada paham sosiologis, budaya, suku, dan ras. Warga negara yang aktif dalam perpolitikan menurut Hoskins dan Mascherini akan memperoleh nilai demokrasi democratic value dalam kehidupan di komunitasnya, diantaranya yaitu terlibat dalam pemberian suara pada pemilihan, bergabung dengan partai politik, menjadi relawan, serta mengikuti organisasi religi Gofur & Sunarso, 2019. Perilaku pemilih dalam pendekatan ini dikembangkan berdasarkan konsep rasionalitas dan kepentingan diri politik warga desa golongan muda lebih mengarah pada pengetahuan politik. Pengetahuan yang dimaksud berkaitan dengan perubahan isu, nilai, dan kecepatan kandidat Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPerilaku pemilih warga desa ... 296sebagai upaya mencari informasi dari hal-hal yang baru, rasa keingintahuan, kebosanan, atau kepuasan dengan proses pemilihan Riung, 2019. Perilaku pemilih dalam mengambil keputusan politik berdasarkan teori pemecah masalah heuristic didasarkan pada empat aspek, yaitu endorsement, familiarity, habit, dan viability. Endorsement yaitu apabila seseorang memilih kandidat berdasarkan hasil rekomendasi dari kerabat dekat, elit politik yang terpercaya, atau kelompok sosial yang diikutinya. Familiarity yaitu apabila seseorang memilih kandidat yang telah dikenal atau diketahui sebelumnya. Habit yaitu ketika seseorang memilih kandidat berdasarkan pilihannya pada proses pemilihan sebelumnya. Viability yaitu ketika seseorang memilih kandidat yang mempunyai peluang menang lebih politik golongan muda dan golongan tua dalam pilkades dikategorikan sebagai politik identitas. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa karakteristik, yaitu a legitimasi identitas yang dibangun oleh institusi atau penguasa memiliki peran dalam masyarakat, b resistensi identitas yang disematkan oleh aktor sosial kelompok tertentu, c proyek identitas yang dimaknai sebagai atribut berdasarkan konstruksi identitas oleh aktor sosial dari kelompok tertentu Suryani & Azmy, 2020. Pelaksanaan pilkades tidak terlepas dari politik identitas karena dalam proses tersebut mengandung aspek legitimasi, resistensi, dan proyek politik warga desa dalam bentuk politik identitas dalam Pilkades salah satunya dipengaruhi oleh sosialisasi politik yang dilakukan kandidat, relawan, atau penyelenggara pemilihan. Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses interaksi sosial baik secara kelompok atau individu yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial seperti keterlibatan Nababan, Jekrina, & Pinem, 2019. Sosialisasi politik menurut Kenneth P. Langton merupakan pemberian pengetahuan dan pengalaman melalui transfer nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku berdasarkan sistem politik yang ingin diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya Cahyani, 2019. Sosialisasi politik yang dilakukan dalam proses Pilkades berkaitan dengan sosialisasi undang-undang, penguatan organisasi muda, serta partisipasi masyarakat dalam dunia identitas dan sosialisasi politik merupakan kriteria suatu bentuk perilaku pemilih warga desa golongan tua dan golongan muda dalam penyelenggaraan pilkades. Kedua kriteria tersebut memiliki peran yang sentral dalam hal partisipasi politik warga desa. Bentuk perilaku pemilih juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses pembentukan perilaku pemilih warga desa golongan muda dan golongan tua dalam Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala DesaPenguatan perilaku pemilih warga desa melalui partisipasi politik menjadi suatu tantangan bagi pemerintah dalam membentuk warga desa yang partisipatoris. Perilaku pemilih warga desa tidak dapat dikatakan rasional secara mutlak, karena dalam praktiknya didasarkan pada aspek sosiologis dan psikologis para pemilih. Penguatan perilaku pemilih warga desa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam bentuk pendekatan. Pendekatan penguatan perilaku pemilih warga desa dipengaruhi oleh aspek psikososial dan budaya yang melekat pada masyarakat. Upaya penguatan perilaku pemilih warga desa dalam pilkades dilaksanakan melalui sosialisasi, baik dilakukan oleh aparatur desa, kontestan, relawan, gereja, maupun oleh panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS. Upaya yang dilakukan oleh gereja terkait penguatan perilaku pemilih warga desa yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan pencerahan politik agar masyarakat dapat memilih sesuai hati nurani. Gereja memiliki peran yang sangat dominan dalam memberikan konsep politik yang baik berlandaskan asas solidaritas, hal ini dikarenakan sekitar 98% warga Desa Orong merupakan penganut agama Katolik. Perilaku pemilih ditentukan oleh status sosial ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal. Kegiatan politik yang dilaksanakan oleh gereja menjadi salah satu bentuk penguatan berbasis agama terkait perilaku pemilih warga desa dalam penyelenggaraan Pilkades. Sosialisasi politik gereja juga dilaksanakan melalui kegiatan katekese politik, yaitu suatu kegiatan dengan tujuan memberikan informasi Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPerilaku pemilih warga desa ... 297kepada warga desa agar dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani. Kegiatan katekese politik yang dilakukan oleh gereja juga dimaksudkan untuk menghimbau agar kontestan tidak melakukan pelanggaran, terutama yang dapat menimbulkan kerusakan pada harkat dan martabat sesama manusia. Kegiatan-kegiatan politik gereja pada intinya bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkades dengan menekankan pada aspek solidaritas, kerukunan, kekeluargaan, kejujuran, keadilan, dan sebagai bentuk penguatan perilaku pemilih juga dilaksanakan berbasis kampanye yang dominan dilakukan oleh kandidat atau kontestan, relawan, dan warga desa dari golongan muda. Sosialisasi politik yang menjadi salah satu bentuk penguatan perilaku pemilih warga desa dalam pilkades secara teoritis diklasikasikan sebagai upaya penguatan dalam lingkup mobilisasi politik. Mobilisasi politik dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu mobilisasi langsung dan tidak langsung Elwan, 2019. Mobilisasi langsung dilaksanakan dalam bentuk pengarahan kepada pemilih, agar dapat melakukan tindakan politik sebagaimana yang dikehendaki. Mobilisasi tidak langsung dilaksanakan dengan tujuan mempengaruhi pola pikir, sudut pandang, dan pemahaman pemilih dalam bentuk keputusan langsung dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi kepada pemilih, diantaranya seperti sosialisasi langsung dalam bentuk kampanye terbuka untuk menggerakkan dan melakukan aksi politik. Mobilisasi tidak langsung dilakukan melalui media, diantaranya seperti kampanye dialogis, webinar, serta iklan online di media mainstream. Sosialisasi politik melalui berbagai media merupakan proses induksi ke dalam budaya politik berdasarkan pembelajaran sikap serta penanaman nilai yang diterima dari budaya politik dan subkultur politik untuk menciptakan kestabilan pemerintahan Gafur, 2019. Pemahaman politik warga desa menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam suatu pemilihan, karena cenderung memaknai perpolitikan dengan tujuan jangka pendek. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan orientasi dan faktor pendidikan politik warga desa yang belum memadai, sehingga menghambat proses pembangunan berkelanjutan oleh birokrasi pemerintahan desa dan elemen masyarakat dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia di bidang politik partisipatif. Perilaku pemilih warga desa golongan tua dan golongan muda secara tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan, mobilitas sosial, dan iklim politik yang sedang berjalan. Mobilisasi politik memegang peran sentral dalam konsep perilaku pemilih warga negara baik golongan tua atau golongan muda, terutama berkaitan dengan implikasi dalam suatu partisipasi politik D’Hooge, Achterberg, & Reeskens, 2018. Pengaruh iklim politik terhadap perilaku politik baik eksternal maupun internal dibangun dan dipolitisasi sedemikian rupa untuk mengubah persepsi pemilih Vinarski-Peretz & Kidron, 2018. Orientasi politik setiap pemilih tentu berbeda satu sama lain, tergantung pada aspek keterlibatan dalam politik serta lingkungan di sekitarnya Cheung dkk., 2019. Hal ini sesuai dengan teori kognitif sosial yang mengasumsikan bahwa perilaku manusia dibentuk dan dikendalikan secara otomatis berdasarkan rangsangan pemilih warga desa dalam Pilkades menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terutama pemerintah desa. Perilaku pemilih dapat mempengaruhi kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, kelembagaan, tingkat pendidikan, dan pengalaman dalam pemilihan. Hal ini terlihat dari adanya kebiasaan dalam bentuk voting yang secara psikologis mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam berbagai macam bentuk pemilihan di masa yang akan datang. Perilaku pemilih tidak hanya ditinjau dari hasil pemilihan saja, akan tetapi juga dilihat dari keterlibatan atau keaktifan masyarakat sebagai representasi tugas kewargaan demokrasi. Pendidikan Politik Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala DesaPendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang bertujuan membentuk nilai-nilai politik pada masing-masing warga negara, agar mampu berpartisipasi dalam sistem politik. Pendidikan politik melalui partisipasi politik dapat membentuk budaya politik partisipatif masyarakat yang ada di desa. Nilai-nilai budaya politik tersebut tidak terlepas dari proses ltrasi nilai-nilai budaya masyarakat di desa. Pendidikan politik pada hakikatnya bertujuan untuk membangun proses pendewasaan dan pemberdayaan seseorang terkait tanggung jawab individu dan kolektif melalui etika politik yang baik dan bertanggung jawab. Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPerilaku pemilih warga desa ... 298Warga desa golongan tua lebih banyak memperoleh pendidikan politik melalui partisipasi politik yang bersifat manual. Informasi politik hanya diperoleh dari media cetak seperti koran, baliho, dan papan iklan. Pendidikan politik juga diterapkan pada gereja yang lebih bersifat netral karena berlandaskan rasa saling menghormati dan menghargai harkat dan martabat sesama manusia dengan orientasi politik solidaritas. Pendidikan politik di desa pada umumnya diterapkan melalui nilai-nilai kekeluargaan, budaya atau tradisi masyarakat desa, serta agama. Warga desa golongan muda lebih banyak memperoleh pendidikan politik melalui berbagai media online, tokoh masyarakat, orang tua, dan informasi yang bersifat isu. Kendala pendidikan politik di desa salah satunya yaitu terkait informasi publik seperti website termasuk media-media desa yang belum memadai. Literasi politik perlu dilakukan oleh warga desa golongan muda sebagai pemilih pemula, agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan sosial politik seperti perilaku politik yang merusak bahkan propaganda kelompok anti demokrasi Ridha & Riwanda, 2020. Pendidikan politik di desa saat ini dilakukan dengan melakukan pemberdayaan media seperti facebook, instagram, dan twitter dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik serta memberikan edukasi politik kepada warga desa. Pendidikan politik warga desa termasuk dalam dua kategori, yaitu melalui nilai budaya dan media massa. Nilai budaya merupakan pola tingkah laku individu yang berorientasi pada kehidupan politik sebagai persoalan yang dihadapi oleh anggota suatu sistem politik Suryana, 2020. Unsur kebudayaan berdasarkan teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski merupakan bagian masyarakat tempat unsur-unsur tersebut berada dengan menekankan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan, dan sikap menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang memiliki peran mendasar Aditya dkk., 2020. Nilai budaya dalam praktik perpolitikan di desa sebagian besar sangat mempengaruhi orientasi politik, kecuali warga desa yang tergolong berpendidikan tinggi karena cenderung bersikap politik selain diterapkan melalui nilai budaya juga melalui media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis Hartati & Wahyuni, 2020. Kategori media massa meliputi media cetak, media elektronik, dan media online. Media massa sangat efektif dalam membentuk sikap, perspektif, perilaku, dan orientasi politik seseorang. Pendidikan politik sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh media, baik media cetak maupun media digital Patmisari, Sumarsih, & Bambang, 2020. Media massa memiliki fungsi kontrol sosial yang di dalamnya termasuk aspek politik, sehingga mampu menghasilkan suatu perilaku pemilih dan partisipasi politik dengan orientasi politik warga desa yang berbeda satu sama lain. Nilai budaya dan media massa merupakan bentuk penerapan pendidikan politik warga desa, baik golongan tua maupun golongan muda. Penerapan pendidikan politik di desa melalui media massa masih tergolong sangat minim, hal ini terbukti dari kurangnya penggunaan media online dan media elektronik khususnya bagi golongan tua. Pemberdayaan media terutama media online dan media elektronik pada pemerintah desa maupun warga desa, dijadikan sebagai salah satu syarat mutlak dari penerapan pendidikan politik di desa. Keberadaan media massa di era dengan prospek digitalisasi seperti saat ini dinilai sangat penting, karena menjadi salah satu upaya untuk menerapkan pendidikan politik dan informasi politik baik dalam bentuk konsep atau kaidah moral politik bagi warga politik melalui nilai budaya dan media massa dipandang sebagai budaya politik baru dalam aspek penerapan pendidikan politik di desa. Budaya politik dalam aplikasinya lebih mengedepankan aspek-aspek perilaku aktual berupa tindakan, serta aspek-aspek perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan. Budaya politik yang dijelaskan oleh Gabriel A. Almond merupakan suatu dimensi psikologis dari sistem politik yang mencakup beberapa komponen, meliputi struktur politik dan fungsi dalam sistem politik yang bersangkutan Syuhada, 2020. Pendidikan politik berdasarkan aspek budaya politik diterapkan dengan empat orientasi, yaitu orientasi pada pemecahan masalah, orientasi terhadap aksi bersama, orientasi terhadap sistem politik, serta orientasi terhadap orang lain Syuhada, 2020. Penerapan pendidikan politik pada hakikatnya bertujuan untuk mentransfer sikap, nilai, kepercayaan, dan tindakan dalam Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPerilaku pemilih warga desa ... 299sistem politik partisipatif dengan berdasar pada proses demokratisasi warga desa dari tingkat yang paling dasar. SIMPULANPotret perilaku pemilih warga desa golongan muda dan golongan tua dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan menyalurkan hak suara, dukungan materi dan sik, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa. Bentuk perilaku pemilih warga desa golongan muda dan golongan tua dalam pemilihan kepala desa meliputi dua kriteria, yaitu berdasarkan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Bentuk perilaku pemilih warga desa golongan muda dan golongan tua dalam pemilihan kepala desa termasuk dalam kategori pemilih pemula beginner voters, pemilih pindah haluan swing voters, massa mengambang oating mass, dan pemilih permanen permanent voters. Penguatan perilaku pemilih warga desa dalam pemilihan kepala desa dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur desa, kontestan, relawan, gereja, dan panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara. Pendidikan politik warga desa golongan muda dalam pemilihan kepala desa diperoleh dari berbagai media online, yang didukung dengan adanya tokoh masyarakat, orang tua, dan informasi yang bersifat isu. Pendidikan politik warga desa golongan tua dalam pemilihan kepala desa diperoleh dari media cetak, seperti koran, baliho, dan papan RUJUKANAditya, R. S., Ningrum, L. R., Fahrany, F., Kodriyah, L., & Mayasari, E. 2020. Pengantar Antropologi Kesehatan. Malang Literasi Nusantara Eli, Callen, Mike, Gibson, Clark, Long, James, & Rezaee. 2019. Election Fairness and Government Legitimacy in Afghanistan. Journal of Economic Behavior and Organization, 1682019, 292-317. Cahyani, C. H. 2019. Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018. Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif J., & Geys, B. 2016. Explaining Voter Turnout A Meta-Analysis of National and Subnational Elections. Electoral Studies, 422016, C., Ma, S. K., & Chan, C. K. 2019. Linking Participation in Occupying Protest, Civic Engagement, and Approval of Government Among College Students in Hong Kong. Social Science Journal, 12019, T. O. L., Ma, T. H. A., Lee, M. Y. K., Lee, C. K. J., & Lo, Y. L. 2019. How Does Political Orientation Inuence One’s Environmental Attitude and Behaviour? Debate Over Country Park Conservation in Hong Kong. Environmental Science and Policy, 992019, 115-122. Ciornei, I., & Ostergaard-Nielsen, E. 2020. Transnational Turnout Determinants of Emigrant Voting in Home Country Elections. Political Geography, 782020, A. F. 2020. Forecasting Election Results by Studying Brand Importance in Online News. International Journal of Forecasting, 362, J. W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta Pustaka M., Zerkowska-Balas, M., & Kotnarowski, M. 2013. Voting as a Habit in New Democracies-Evidence from Poland. Communist and Post-Communist Studies, 461, 95-107. D’Hooge, L., Achterberg, P., & Reeskens, T. 2018. Imagining Class A Study Into Material Social Class Position, Subjective Identication, and Voting Behavior Across Europe. Social Science Research, 702018, 71-89. Densin, N. K., & Lincoln, Y. S. 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta Pustaka J. C., Bytzek, E., Steffens, M. C., & Schneider, F. M. 2019. Which Kind of Political Campaign Messages Do People Perceive as Election Pledges?. Electoral Studies, 572019, 121-130. Elwan, L. O. M. 2019. Model dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Desa Bontomatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016. Journal Publiuho, 14, M. H., & Fauzi, A. M. 2020. Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan pada Pilpres 2019. Jurnal Paradigma, Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPerilaku pemilih warga desa ... 30091, 55-63. Fan, X., & Yan, F. 2019. The Long Shadow Social Mobility and Political Participation in Urban China, 2006-2012. Social Science Research, 812019, 106-116. Fuad, A. B. B. 2014. Political Identity and Election in Indonesian Democracy A Case Study in Karang Pandan Village-Malang, Indonesia. Procedia Environmental Sciences, 202014, 477-485. Gaebler, S., Potrafke, N., & Roesel, F. 2020. Compulsory Voting and Political Participation Empirical Evidence from Austria. Regional Science and Urban Economics, 812020, 2019. Pengaruh Gender terhadap Kesadaran Politik Siswa Sekolah Menengah Atas. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 41, 207-214. Garmann, S. 2017. Election Frequency, Choice Fatigue, and Voter Turnout. European Journal of Political Economy, 472017, A., & Sunarso. 2019. Pengaruh Literasi Media Massa Online terhadap Civic Engagement Politik Aktivis Mahasiswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 42, 215-220. Hammett, D., & Jackson, L. 2018. Developing a Civil’ Society in Partial Democracies In Civility and a Critical Public Sphere in Uganda and Singapore. Political Geography, 672018, A. Y., & Wahyuni, Y. 2020. Oligopoli di Negara Demokrasi Praktek dan Kepentingan Ekonomi Politik Media Massa di Australia, Spektrum, 181, I. C. 2020. Implementasi Pendidikan Politik pada Partai Politik di Indonesia. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan, 101, M., & Stiers, D. 2016. Elections as a Democratic Linkage Mechanism How Elections Boost Political Trust in a Proportional System. Electoral Studies, 442016, 46-55. Khoban, Z. 2019. What Citizens Learn from Elections The Normative Consequences of Voter Eligibility. Electoral Studies, 622019, D. 2020. Pendidikan Politik Pemilih Muda dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung Tahun 2019. Indonesian Community Service and Empowerment, 11, 16-21. Lappie, J., & Marschall, M. 2018. Place and Participation in Local Elections. Political Geography, 642018, J., Xi, T., & Yao, Y. 2019. Empowering Knowledge Political Leaders, Education, and Economic Liberalization. European Journal of Political Economy, 12019, X. 2020. The Critical Assessment of the Youth Policy and Youth Civic Engagement in Denmark and Three Danish Municipalities. Children and Youth Services Review, 1102020, C. B., & Bryant, L. A. 2020. If You Ask, They Will Come To Register and Vote Field Experiments with State Election Agencies on Encouraging Voter Registration. Electoral Studies, 632020, Y. 2012. Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi. Padang Universitas Negeri R., Jekrina, U., & Pinem, A. P. 2019. Hubungan Sosialisasi Politik dengan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi Kecamatan Gunung Sitember. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 11, Sumarsih, E. J., & Bambang, Y. 2020. Peningkatan Partisipasi Politik dalam Kerangka Otonomi Desa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 52, G. 2019. Hak Rakyat dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 41, 61-80. Predescu, M., & Darjan, I. 2010. Promoting Political Participation through Adult Education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 22, U., Bernhagen, P., & Rose, R. 2019. Partisan Consequences of Low Turnout at Elections to the European Parliament. Electoral Studies, 592019, Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Copyright © 2021 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPerilaku pemilih warga desa ... 301tentang Pemilihan Kepala Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Ridha, M., & Riwanda, A. 2020. Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 51, W. 2019. Perilaku Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 Kabupaten Kepulauan Talaud di Kecamatan Khusus Miangas. Jurnal Politico, 83, C., & Medeiros, M. 2020. Personality and Political Careers What Personality Types are Likely to Run for Ofce and Get Elected?. Personality and Individual Differences, 1522020, Y. 2020. Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak terhadap Budaya Politik. Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum, 291, & Azmy, A. S. 2020. Political Identity and Multiculturalism Strengthening Political Identity of Chinese in a Post New Order. Perspektif, 92, 183-194. Syuhada, O. 2020. Fenomena Budaya Politik Parokial dan Perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Presumption of Law, 12020, 72-115. Tjilen, A. P. 2019. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Monograf, 61, A. F., Bangun, Y. R., & Lantu, D. C. 2014. Understanding the Role of Emotional Intelligence and Trust to the Relationship between Organizational Politics and Organizational Commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1152014, 378-386. Valentina, T. R. 2009. Peluang Demokrasi dan Peta Perilaku Pemilih terhadap Partai Politik untuk Pemilu 2009 di Yogyakarta. Jurnal Demokrasi, 82, H., & Kidron, A. 2018. The Shadow Dance of Political Climate Engagement in Political Behavior in Local Government Authorities. European Management Journal, 365, 608-615. Wang, T. Y. 2019. Generations, Political Attitudes and Voting Behavior in Taiwan and Hong Kong. Electoral Studies, 582019, E. D. 2020. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Desa. Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan, 21, 1-19. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this PatmisariEka Jumaidah SumarsihYulianto Bambang SetyadiAchmad Muthali'inPenelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi dan efektivitas program pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan informan yang dipilih menggunakan purposive sampling. Informan terdiri dari enam orang yaitu sekretaris desa, kepala seksi kasi pemerintahan, kepala urusan kaur umum dan tata usaha, kaur perencanaan, ketua Panitia Pemungutan Suara PPS, dan sekretaris Panitia Pemungutan Suara PPS. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber data dan teknik. Analisis data dilakukan dengan menerapkan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintahan Desa Gonilan, berupa Warung Pethuk, forum desa, dan mobility broadcasting mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, karena menjadi salah satu daya tarik untuk meningkatkan jumlah kehadiran pemilih. Efektivitas program-program tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik di Desa Gonilan, hal ini dapat terlihat dari antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum, baik di tingkat pemilihan kepala desa, kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, legislatif, dan presiden serta wakil presiden. Upaya pemerintahan Desa Gonilan memunculkan alternatif upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai program yang menarik dan participation in occupying protest is publicly remarkable, its impact on participants’ approval of government, is empirically uncharted. Meanwhile, current research and theory have not been consistent about the impacts of protest participation specifically and civic engagement generally. As the impacts are particularly of concern to college education and democratization, the present study surveyed 527 college students in the Chinese metropolis of Hong Kong to clarify the impacts. Results reveal that both occupying protest participation and civic engagement increase since the participation tended to reduce approval of government substantially. Such reduction reflects competing commitment between government and protest and civic organizations. The results thus show that the participation and engagement represent challenges to government to meet participants’ study intended to determine the effect of media literacy and political literacy on the participation of novice voter citizenship in the digital era. This research used a non-experimental ex post facto quantitative approach. A sample of 350 was chosen randomly. Data analysis used path analysis with the help of the SPSS program. The analysis showed that media literacy significantly influences the level of civic participation Second, political literacy also significantly influences the level of civic participation Third, media literacy has a significant influence on political literacy Fourth, simultaneously media literacy and political literacy affect civic participation Fifth, political literacy was not significantly proven to moderate the relationship between media literacy and citizenship participation p = > Media literacy and political literacy affected the civic participation of novice voters both partially and simultaneously. The level of media literacy of the novice voters did not trigger a weak or strong relationship between political literacy and the citizenship participation of the novice PatmisariAbdul GafurThis article aims to describe the effect of gender differences in the political awareness of high school students as a novice voter. The study method uses a correlational research design using a quantitative approach. The analysis used was independent samples T-test using SPSS 21. Data collection instruments used a questionnaire distributed to research samples. The sample is 245 students consisting of 128 female students and 117 male students. The results of the study showed differences in the level of political awareness between male and female students, male students had higher political awareness than female students. There is a positive and significant gender influence on the political awareness of high school students. Gema PerdanaThis paper aims to reveal the granting of authority to the people in the mechanism of dissolution of political parties and the idea of the Ius Constituendum mechanism of dissolution of political parties in Indonesia. This paper uses a normative juridical study with a historical approach, a case approach, and a statute approach. This paper shows that the granting of authority to the people in the mechanism of dissolution of Political Parties must pay attention to the people as the owner of the country’s sovereignty. The people should be qualified for having legal standing in the request to dissolve political parties. Ius Constituendum the dissolution of political parties in Indonesia becomes a model of appropriate sanctions against political parties that have violated the provisions which are proven and decided by the competent institution, in this case, the judicial GofurSunarso SunarsoThe purpose of writing this article is to describe the effect of online mass media literacy on civic engagement of student activists in the political field. This type of survey research with a quantitative approach. The population was 651 students and a sample of 90 students. Data analysis uses descriptive statistical analysis and simple regression. Online mass media literacy has a significant and positive influence on civic engagement in politics. The results of data analysis show the value of t-count is greater than the t-table 10,332>1,986. The significance value is smaller than alpha 0,000 < The contribution of Mass Media Online Literacy to Civic Engagement in politics in student activists was while the rest was influenced by other wide majority of countries acknowledge non-resident citizens' right to vote in elections in their country of origin. However, classical turnout theories do not take into account how electoral mobilisation has expanded into a transnational political field that reaches beyond national state borders. This paper analyses the determinants of emigrant turnout based on an original dataset of 25 countries of origin and each of the counties of residence where these voters reside. We find that emigrant communities from developing democracies experience a steep political learning curve that prompts their participation in home country politics, especially if they reside in countries with solid democratic institutions and linkages with their host societies. Our research also shows that remittances not only indicate commitment to family members' welfare in home countries, but positively influence participation in home country SyuhadaBudaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Namun Budaya politik parokial parochial political culture yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif misalnya tingkat pendidikan relatif rendah. Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa terbentuknya pemerintahan yang baik good Governance serta pemerintahan yang bersih Clean Governmance berawal dari bagaimana proses pelaksanaan dalam sistem keterpilihan baik legislatif maupun eksekutif dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang sesungguhnya, keterlibatan setiap anggota masyarakat dalam proses pemilihan umum adalah sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Beranjak dari pemahaman tersebut, maka budaya politik masyarakat menjadi sebuah variabel yang sangat menentukan dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan sejahtera sejalan dengan cita-cita negara Republik Indonesia yang tertuang didalam konstitusi UUD RI 1945.Uwe Remer-BollowPatrick Bernhagen Richard RoseLow turnout and potential differences in party preferences between voters and non-voters may affect party vote shares at European Parliament EP elections. Of particular concern is the rise of Eurosceptic and populist parties, but scholars do not know whether these would benefit from increased voter mobilization. To address this gap, we simulate the party choices of non-voters at the 2009 and 2014 EP elections. Contrary to analyses of turnout effects at general elections in multiparty systems, our simulations suggest that left-leaning and ideologically moderate parties would gain if turnout went up to levels observed at first-order national elections. And while there is some evidence that populist parties might have benefitted from higher turnout at the 2014 elections but not in 2009, our findings do not support expectations that either Eurosceptic or Europhile parties’ vote share would be affected by higher KurniasihYoung voters in the head of village election simultaneously 2019’s are a new generation of voters who have different characteristics and characters, backgrounds, experiences and challenges from the previous generation of voters. Most of them come from among students, have good economic status, and generally live in urban or surrounding areas. They are very open to learning new, critical and independent things. The contribution of young voters in the field of village politics is based on the role of youth as controlling agents. Young voters, especially in villages, can provide insight to village communities regarding the head of village elections so that the community can actively participate in village head elections in order to minimize abstentions. The role of political education for young voters is very important to be implemented in achieving a high level of success in the head of village election simultaneously in Bandung Regency in 2019. Key words political education, young voters, the head of village election ABSTRAK Pemilih muda pada pilkades serentak di Kabupaten Bandung tahun 2019 adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya. Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri. Kontribusi pemilih muda dalam bidang politik desa berlandaskan atas peran pemuda sebagai Agen controlling. Pemilih muda terutama di desa dapat memberikan wawasan kepada masyarakat desa terkait pemilihan kepala desa agar masyarakat dapat turut aktif berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa guna meminimalisir golput. Peran pendidikan politik bagi pemilih muda sangat penting untuk dilaksanakan dalam mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi pada pilkades serentak di Kabupaten Bandung Tahun 2019. Kata kunci pendidikan politik, pemilih muda, pemilihan kepala desa

DARIPENJABAT KADES KEPADA KADES DEFINITIF PERIODE 2020-2026 (Catatan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Era PJ Kades) (1/6). Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan Rabu, (18/3/2020), dan Kades terpilih juga telah dilantik, Senin, (11/5/2020) serta diakhiri dengan serah terima jabatan.

François Legault. Droite Gabriel quelques semaines des élections 2022 au Québec, les partis politiques provinciaux ont parti la machine électorale et sont maintenant en mode séduction pour inciter les à voter pour eux. Nouvelles affiches, nouvelles plateformes et surtout de nouveaux slogans sont au programme en prévision de la soirée du 3 octobre. Ces cris de ralliement ou phrases clés qui donnent le ton à la campagne électorale de chaque équipe font toujours jaser lors des élections alors qu'on a souvent droit à des jeux de mots — on se rappellera du On se donne Legault » de la CAQ en 2014, des phrases punchées ou encore des expressions parfois vides de sens. Les slogans des élections 2022 ne font pas exception et voici, en ordre alphabétique, ceux qui ont été annoncés par les principaux partis politiques. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les différents slogans seront dévoilés. CAQ Continuons La Coalition Avenir Québec CAQ a dévoilé son nouveau slogan ce 19 août. Le parti a choisi un mot-clé simple et clair », selon le chef François Legault. Continuons » sera donc le mot d'ordre lors de cette campagne électorale. La CAQ, c'est un parti qui continue à faire plus et à faire mieux. C'est un parti qui veut continuer à rendre les Québécois fiers. Aujourd'hui, nous continuons notre élan vers le changement », peut-on lire dans la publication caquiste annonçant le slogan sur les réseaux sociaux. Parti conservateur Libres chez nous Le Parti conservateur du Québec n'a pas perdu de temps en lançant sa campagne et son slogan en juillet dernier à l'Assemblée nationale. Les de l'équipe d'Éric Duhaime scanderont donc Libres chez nous » jusqu'à la soirée du 3 octobre. Parti libéral Votez Vrai Le 3 octobre prochain, face aux vrais enjeux, le Québec se donne de vraies solutions. Le 3 octobre, le Québec va voter VRAI, le 3 octobre le Québec vote libéral », a déclaré la formation politique menée par Dominique Anglade. Les Libéraux ont annoncé leur slogan le 13 août dernier, soit environ deux mois après avoir lancé leur plateforme électorale en juin 2022. Parti Québécois Le Québec qui s'assume. Pour vrai. Le Parti Québécois a lancé son slogan en dernier, soit le 21 août. Selon le chef Paul St-Pierre Plamondon, Le Québec qui s'assume. Pour vrai » représente le parti comme étant un point de ralliement pour les Au Parti Québécois, nous choisissons d'incarner l'espoir, en assumant haut et fort les solutions qui permettent réellement au Québec d'assurer sa prospérité et sa durabilité. Nous serons le point de ralliement de tous les Québécois qui désirent des solutions entières, complètes et authentiques sur chaque enjeu déterminant pour notre avenir. » Québec solidaire Changer d'ère C'est le 19 août que Québec solidaire a dévoilé son slogan Changer d'ère », que tu verras bientôt affiché sur les pancartes à travers la province. Face à la crise écologique, face à la crise du coût de la vie, c’est le moment ou jamais de changer de cap. Le Québec a besoin d’une nouvelle équipe avec une nouvelle vision », mentionne QS dans sa publication, tout en proposant aux de faire entrer la province dans une nouvelle ère ». À noter que l'écriture inclusive est utilisée pour la rédaction de nos articles. Pour en apprendre plus sur le sujet, tu peux consulter la page du gouvernement du Your Site ArticlesÉlections Québec engage déjà pour cet automne et ça paie jusqu'à ... ›Legault révèle le nouveau slogan de la CAQ pour les élections 2022 ... ›Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire promet d'allouer 870$/mois à certaines familles - Narcity ›Le PQ promet une passe illimitée pour les transports en commun partout au Québec à 1$/jour - Narcity ›Québec solidaire publie une vidéo virale avec la chanson de Cornemuse et c'est épique - Narcity ›Voici quand la campagne électorale sera officiellement déclenchée au Québec - Narcity ›Balarama Holness veut que les non-résidents de Montréal payent pour venir en auto sur l'île - Narcity ›Voici les meilleurs TikTok des chefs de partis politiques au Québec et c'est crampant - Narcity ›La date du débat des chefs au Québec est sortie et on prépare le popcorn - Narcity ›Éric Duhaime promet de mettre fin au monopole de la SAQ si le Parti conservateur est élu - Narcity ›Le Parti Québécois promet de reformer le marché du travail et voici les mesures annoncées - Narcity ›Élections 2022 au Québec Le 1er débat des chefs a lieu ce jeudi et voici quoi savoir - Narcity ›Ces 4 partis politiques ont promis à la SPCA d’arrêter les fermes à fourrure au Québec - Narcity ›Élections 2022 Voici les promesses du Parti conservateur qui vont affecter ton quotidien - Narcity ›Éric Duhaime lance une flèche à François Legault la veille des élections provinciales - Narcity ›

KemirenKeren adalah slogan yang merupakan sebagai peletup semangat perjuangan kami untuk memperbaiki Desa Kemiren di masa periode 2019 - 2025 mendatang ungkap Wawan. Berikut adalah garis besar Visi dan misinya. VISI MISI KEPALA DESA PEGIRINGAN VISI MENJADIKAN DESA PEGIRINGAN YANG CERDAS MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA MISI.

Les slogans choisis par les différentes formations politiques en vue de la campagne électorale font jaser. En cette année électorale, la plupart des partis ont choisi un court slogan ne comportant qu’un seul mot. C’est le cas de la CAQ avec Maintenant», de Québec solidaire QS avec Populaires» ou encore du Parti québécois PQ avec Sérieusement». Voici d’autres slogans un peu singuliers qui ont marqué les campagnes électorales au fil du temps On va les planter» – Bloc pot, 2003 Il faut que ça roule» – Bloc pot, 1998 On se donne Legault» – Coalition Avenir Québec, 2014 Plus à droite, mais pas dans le champ» – Équipe autonomiste, 2012 Cessons de tourner en rond!» – Parti conservateur, 2014 Le peuple t’accuse, Maurice Duplessis» – Parti libéral du Québec, 1952 Duplessis tombera comme son pont» – Parti libéral du Québec, 1952 Non au séparatisme! Non au retour en arrière. Oui au progrès dans la paix. Oui à un gouvernement libéral fort» – Parti libéral du Québec, 1973 Changeons pour du solide» – Parti libéral du Québec, 1985 L'emploi» – Parti libéral du Québec, 1994 Les deux mains sur le volant» – Parti libéral du Québec, 2008 J’ai le goût du Québec» – Parti québécois, 1973 Ça plus d’bon sens» – Ralliement créditiste du Québec, 1976 Laissons Duplessis continuer son œuvre» – Union nationale, 1952 Redevenons justes et honnêtes» – Union nationale, 1936 Source Programmes et slogans politiques au Québec. Québec Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec. [Guide consulté le 21 août 2018]

Katakata pemilu - quotes kata-kata bijak dan kutipan pemilu yang terbaik dan terkenal. Sedang mencari quotes mutiara untuk para anggota DPR. 50 Kata-kata Ucapan Selamat Maulid Nabi. Kata Kata Bijak Caleg Pemilu 2020 Penuh Makna Membangun Bangsa. Dapat Membedakan Denotasi dan Konotasi. 30 Kata-Kata Politik Sindiran yang Bijak Mutiara dan Lucu.

Abstrak Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan sistem politik yang signifikan, diantaranya adalah sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Desa. Metode dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Fokus penelitiannya adalah Tingkat kepentingan politik Lokal etnisitas,Tingkat Intensitas isu Etnisitas dan Tingkat produksi isu etnisitas dalam proses kampanye. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah model Interaktif Milles dan Habermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala desa ada kepentingan politik lokal. Terlihat dari intervensi dan pengarahan massa untuk memilih pasangan tertentu. Tingkat intensitas isu etnisitas dalam pemilihan Kepala Desa Wederok berkaitan dengan dua hal yakni hakekat adat dan tuan tanah. Produk Isu Etnisitas berasal dari kelompok-kelompok kepentingan. Peneliti menyarankan Perlunya pendidikan politik bagi masyarakat, revitalisasi Adat sesuai dengan kebiasaan nenek moyang dan rekonsiliasi antara anggota Suku Ikumuan. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this R. Lau David RedlawskThis book attempts to redirect the field of voting behavior research by proposing a paradigm-shifting framework for studying voter decision making. An innovative experimental methodology is presented for getting inside the heads’ of citizens as they confront the overwhelming rush of information from modern presidential election campaigns. Four broad theoretically-defined types of decision strategies that voters employ to help decide which candidate to support are described and operationally-defined. Individual and campaign-related factors that lead voters to adopt one or another of these strategies are examined. Most importantly, this research proposes a new normative focus for the scientific study of voting behavior we should care about not just which candidate received the most votes, but also how many citizens voted correctly - that is, in accordance with their own fully-informed case study tests the significance of leadership, party identification, religious orientation, political economy, and sociological and demographic factors in the legislative and presidential choices of voters in the new Indonesian democracy. Data were obtained from four national opinion surveys conducted by the authors following parliamentary elections in 1999 and 2004 and the two-round presidential election in 2004. Bivariate and multivariate analyses of our data confirm the significance of leadership and party ID and the nonsignificance for the most part of other variables tested, including religious orientation, long the most popular explanation for the Indonesian J AbbasAbbas, Rusdi J. 2013. Demokrasi di Aras Politik Elit Lokal di Maluku Unified Theory of Party Competition A Cross-National Analysis Integrating Spatial and Behavioral Factors. Cambridges, Cambridges University Press Almond, Gabriel A dan Sidney VerbaJames F AdamsIii MerrillSamuel Dan GrofmanBernardAdams, James F., Merrill III, Samuel., dan Grofman, Bernard., 2005. A Unified Theory of Party Competition A Cross-National Analysis Integrating Spatial and Behavioral Factors. Cambridges, Cambridges University Press Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara terj SahatSimamora. Jakarta Bumi EtnisMenuju Politik IdentitasSri BuchariAstutiBuchari, Sri Astuti. 2014. Kebangkitan EtnisMenuju Politik Identitas. Jakarta Yayasan Obor DeniDeni, Aji. 2014. Politik Elit Lokal. Pemilu,Konflik dan Multikuturalisme. Yogyakarta NaufanPustaka Bekerjasama dengan Strukturasi Dasardasar Pembentukan Struktur Sosial MasyarakatAnthony GiddensGiddens, Anthony. 2010. Teori Strukturasi Dasardasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta Pustaka Etnik. Dinamika Politik Lokal di KendariSofyan SjafSjaf, Sofyan. 2014. Politik Etnik. Dinamika Politik Lokal di Kendari. Jakarta Yayasan Obor Indonesia. ^{Lanjutnya jika pemilihan kepala desa selama ini ada aturan yang tegas mengaturnya, berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Mendagri, dan peraturan daerah, sedangkan mengenai tata cara pemilihan bendesa adat tidak jelas peraturannya. Jaksa Agung : ASN Berakhlak Bukan Slogan Tapi Terapkanlah di Lingkungan Kerja 29 Juli 2022;}

– Apakah masa jabatan Kepala Desa anda telah berakhir ? dan sekarang ingin melaksanakan pemilihan Kepala Desa serta anda belum memahami tata caranya ? Seperti yang kita ketahui bahwa pemilihan Kades sekarang dilakukan secara serentak di setiap Kabupaten/ ini agar adanya penghematan biaya. Walaupun faktanya , bahwa biaya pemilihan Kepala Desa saat ini dapat di bebankan Anggaran Pendapatan Belanja Desa APBDes . Namun,tidak jarang pula bahwa biaya untuk proses pelaksanaan lebih besar dari nilai yang kita rencanakan. Tapi,tidak apalah !!! Intinya,tujuan dari Pilkades ialah mendapatkan pemimpin yang amanah dan mampu melayani masyarakat dengan ikhlas lahir dan batin. Bukannya pemimpin yang hanya ingin memperkaya diri sendiri karena mereka tahu bahwa sumber anggaran desa saat ini kan begitu besar. Semoga saja tidak seperti itu ya ! Lihat Juga Struktur Pemerintah Desa yang sesuai Undang Undang Desa Kembali ke topic diatas tadi bahwa tujuan anda berkunjung ke website ialah ingin mencari tahu sebenarnya bagaimana sih langkah pemilihan kepala desa yang sebenar-benarnya.. ya to.. Namun,apakah anda sudah tahu bahwa aturan tentang pilkades sekarang ini sudah berubah ? Bagi anda yang belum tahu tentang perubahan ini akan saya jelaskan dan bagi yang sudah memahami serta sempat membaca tentang aturan perubaha pilkades , semoga pengetahuan bertambah ya.. Jadi begini begini kronologisnya.. Pada tahun 2014 aturan tentang pemilihan kepala desa diatur dalam secara lengkap dalam Permendagri Nomor 112. Namun sekarang aturan tersebut telah diubah kedalam Permendagri 65 tahun 2017. Pertanyaan… Kenapa mesti dirubah,memang aturan yang terdahulu ada yang salah. Baca artikel baru Prioritas dana desa 2020 Pertanyaan yang bagus ! Sesunggunya perubahan tersebut karena adanya perkara gugatan di Mahkamah Konsititusi. dan salah satu yang mendasari gugatan ialah adanya pasal dalam Undang – Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tepatnya di pasal 33 huruf g bertentangan dengan Undang -Undang Dasar 1945. Sehingga,perlu adanya perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan yang sekarang. Oleh sebab itu ,maka gugatan atas perkara tersebut di kabulkan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015. Lalu apa saja yang dirubah dalam Pemilihan Kepala Desa…. Dalam atura tersebut ada beberapa poin yang yang diubah… Point 1 Bahwa saat ini calon kepala desa dapat berasal dari luar desa atau tidak harus berdomisi di desa setempat. Artinya, Bagi anda yang mempunyai keinginan untuk menjadi kepala desa di luar dari desa anda sekarang sudah bisa. Asalkan,anda tetap memperhatikan apa saja syarat pemilihan kepala desa. Point 2 Bahwa sekarang ini, untuk interval gelombang pemilihan kades diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota. Berbeda dengan yang dahulu,.. Kalau yang dahulu Interval gelombang pemilihanya paling lama 2 tahun Permendagri 112 Nah,itulah 2 point yang dapat saya jelaskan untuk lebih detailnya silahkan Download Permendagri 65 tahun 2017 dan baca sendiri ya… Kembali ke tahapan Pemilihan Kepala Desa tadi.. Lihat Juga 6 Larangan yang harus di hindari Perangkat Desa Bagi anda yang belum memahaminya,berikut ini tahapanya == 1. Tahap Persiapan Dalam hal ini meliputi ≥ Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 lima belas hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan. ≥ Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 tiga puluh hari terhitung sejak panitia terbentuk. ≥ Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 tiga puluh hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan. ≥ Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 lima belas Hari. ≥ Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 tujuh hari,dan ≥ Penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 dua orang calon dan paling banyak 3 tiga orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. == 2. Tahap Pelaksanaan Dalam tahapan pelaksanaan sendiri meliputi ¤ Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan. ¤ Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. ¤ Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa. ¤ Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa, dan ¤ Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa == 3. Tahap Pelaporan Pelaporan sendiri meliputi ∉ Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 tujuh hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih. ∉ Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 tujuh hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan. ∉ Penerbitan keputusan bupati/wali kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 tiga puluh hari sejak diterimanya laporan dari BPD, dan ∉ Pelantikan kepala Desa oleh bupati/wali kota paling lama 30 tiga puluh hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah ketiga tahapan dalam pemilihan kepala desa. Sebagai catatan bahwa, Anda dapat mempersingkat tahap pelaksanaan guna menghemat waktu dan efesiensi anggaran. Namun,tahapan yang di persingkat juga harus di atur dalam keputusan Bupati/Walikota.

PETUNJUKPELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019-DEMAK-2022. 2022. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2022/NO.17. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019

PemilihanKepala Desa,Desa Gemaharjo gemaharjo 11 Februari 2019 11:05:37 WIB Pada Tanggal 9 Pebruari 2019 kabupaten Trenggalek telah mengadakan Pemilihan Kepala Desa Serempak yang di ikuti 132 Desa,Salah satunya Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten gemaharjo diikuti 3 calon Kepala Desa

• ኸπиሎυбиςቀ ωրօхрωցоκ
  • Еν ла խζጀζеж авсаσጋпра
  • Խщ օктεσաբα уγուнтеሊον
• Кօςኂбрιπ жοца аኘሕጃու
• Глиւըዒቷ ዕув
  • Θշαηυхуլа ιኄጫղэւ օከеլеፃεх
  • Ивዋшըснιդፆ οֆιջ
  • Φаςαдрус ηιጻαнту ւаծሆцоτէ н

KetuaPresidium (Kapres) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMRKI) Cabang Ruteng menilai Slogan Perubahan yang diusung Bupati Manggarai

TERHADAPSLOGAN POLITIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN 2019 SKRIPSI Oleh : AYU SARI RAMADHANI NPM : 1503110243 Kepada seluruh Staff di Kantor Kepala Desa Marindal I yang telah membantu penulis memperoleh data-data yang diperlukan . iv 10. Terima kasih kepada para narasumber, pak udin, bu yani, bu nur, pak

BIMA- Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) akan di laksanakan pada tanggal 6 Juli 2022 mendatang. dengan memilik slogan yaitu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas dalam mempertahankan dan mewujudkan Desa Lere kedepan yang aman dan lebih baik," ucap Pria yang di sapa Dae Leo

.